Oleh Irsan (Pustakawan)
Di tengah pandemi seperti saat ini, ada banyak waktu luang yang bisa digunakan secara produktif oleh para birokrat yang bekerja dari rumah (Work From Home). Di antaranya adalah membaca dan menulis. Kedua aktivitas tersebut bahkan bisa dijadikan sebagai bagian dari pengembangan diri selama di rumah. Mempersiapkan diri dengan ide yang segar sembari menyerap pengetahuan yang bisa dipraktikkan dalam berinovasi secara kontekstual.
Bagi birokrat yang sering berhadapan dengan buku seperti guru, pustakawan, peneliti dan sejenisnya, tentu itu bukan aktivitas yang baru dikerjakan. Namun berbeda halnya dengan birokrat yang berada pada jabatan struktural, misalnya, mungkin selama ini disibukkan oleh banyak urusan administrasi sehingga tak punya banyak waktu luang, apalagi untuk membaca. Bahkan dalam masa pandemi ini, kita tahu pejabat mulai dari tingkat kabupaten hingga desa sedang menjalankan tugas dalam pencegahan Covid-19. Tapi bukan berarti mereka tak sedikit pun punya waktu luang, sebab di beberapa tempat sistem shift-shift-an sudah diterapkan, terutama instansi yang non-kesehatan dan kebencanaan. Demikian halnya dengan para pegawai dari berbagai jenjang eselon dan kepangkatan.
Terlepas dari ada atau tidaknya waktu luang, bagi birokrat yang memang suka dan giat membaca, pastinya akan melakukan tanpa menunggu waktunya benar-benar lowong. Birokrat yang seperti ini menjadikan membaca sebagai praktik yang linear dengan pekerjaannya atau secara sadar ingin meningkatkan kapasitasnya. Jadi, alih-alih membaca sebagai rekreasi atau pengisi kekosongan semata, justru mengisi suplemen pengetahuan yang tiada henti sebagai agenda reformasi birokrasi. Membaca pun di sini bukan berkutat pada urusan yang administratif semata.
Mengapa harus mengajak birokrat membaca di tengah pandemi ini? Tentu kita tidak bermaksud mengabaikan peran dalam pencegahan Covid-19 dan segala tanggungjawab harian, namun momen ini menurut saya bisa dijadikan refleksi ke dalam internal, khususnya mengenai birokrasi. Jika sebelumnya, mobilitas pegawai keluar daerah melakukan perjalanan dinas untuk belajar dan mengikuti pelatihan cukup tinggi, maka kali ini diklat dari rumah lewat daring menawarkan efesien dan mungkin juga efektif. Saya kira diklat pun seharusnya bisa ditransformasi mengikuti kondisi yang sekarang.
Ajakan membaca sebagai bagian dari gerakan literasi birokrat sudah sewajarnya diberi perhatian manakala banyak di antara kita sering berputus asa dalam mengembangkan pengetahuan. Bagi saya, apapun usaha untuk merubah birokrasi bila tidak dibarengi dengan semangat pembelajar, maka agak sulit akhirnya membangun kultur organisasi yang inovatif.
Transformasi itu hendaknya selalu dipantik dengan berbagai cara, misalnya dengan menyediakan ruang berbagi gagasan kepada setiap pegawai. Ruang di mana setiap birokrat punya kesempatan menguraikan konsep dan peta jalan untuk berinovasi secara demokratis dan objektif. Karena itu, sistem berbagi pengetahuan yang ditunjukkan dalam konsep manajemen pengetahuan sudah saatnya diimplementasikan. Dan tentu saja membaca adalah prasyarat untuk menangkap ide atau merangsang berpikir konsep yang akan disalurkan dalam organisasi.
Menanti Forum Literasi dalam OPD di Enrekang
Seperti pengantar di awal yang saya kemukakan, bahwa literasi haruslah menjadi kultur dalam birokrasi, termasuk pula Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Artinya, OPD diharapkan membuka diri dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki oleh pegawainya dengan terus menstimulasi dalam memperkaya pengetahuan dan keterampilan. Dorongan ini setidaknya mengajak para birokrat punya semangat belajar yang tidak hanya muncul pada saat ia mengikuti diklat, tetapi juga dalam kesehariannya. Bahkan jika perlu, OPD membuat jadwal waktu belajar atau berbagi secara nonformal. Terutama misalnya instansi yang bergerak pada pengerahan pengetahuan seperti Dinas Perpustakaan, agar mewajibkan pustakawan dan stafnya membaca buku yang disukai setiap hari jumat mulai dari pukul 14.00 hingga 16.30.
Selain itu, konten buku yang dibaca oleh para pustakawan dapat diperbincangkan dalam forum dan dibagikan melalui ulasan dalam format tulisan, audio maupun video. Sama seperti ketika menyimpan dan membagikan pengetahuan dalam Sistem Manajemen Pengetahuan, pustakawan dan para birokrat dari berbagai OPD yang punya tulisan dapat diterbitkan melalui situsweb ini (literasi.enrekangkab.go.id.)
Tak hanya itu, forum literasi antara birokrat dari berbagai OPD dapat dibentuk secara online. Hal ini tidak saja menantang setiap wakil dari birokrat untuk menjadi inovator dalam OPD-nya, tetapi juga membuka pintu sinergi multi-stakeholder yang organik dan punya dampak berkelanjutan. Komunikasi yang dinamis antar birokrat pada setiap OPD nantinya membangun kolaborasi dan integrasi layanan, termasuk dalam kebijakan dan program literasi. Secara tidak langsung pula, jika inisiatif berbagi itu dapat tumbuh, maka literasi akan menjadi bagian yang integral dalam OPD. Praktik lanjutan seperti ini juga bisa mencontoh program Laboratorium Inovasi Berbasis Kemitraan (Labinov Beken) Pemkot Makassar bersama UNDP dan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BAKTI).
Tentu saja forum literasi seperti itu perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh setiap pimpinan OPD. Sebab inovasi yang dirancang dari berbagai diskusi harusnya menjadi program inovasi setiap tahunnya di OPD. Meskipun misalnya inovator terdiri dari satu atau dua orang, tapi konsep inovasi akan dieksekusi dengan melibatkan seluruh sumber daya dalam organisasi.
Pada akhirnya, bagi saya, sembari tetap mendorong budaya literasi (membaca) sebagai pengasah berpikir di lingkungan OPD, kita juga sudah seharusnya menggunakan sumber daya literasi itu sebagai upaya menelurkan inovasi di setiap OPD. Literasi birokrasi yang dapat menawarkan solusi kontekstual dan praktis dalam tugas pokok organisasi. Dan sebagai langkah kecil, kita menunggu para birokrat yang literat membangun komunikasi dan merancang forum yang egaliter dengan memanfaatkan ruang virtual di masa-masa pandemi ini.
Tulisan ini merupakan catatan yang dihasilkan dari diskusi pada Bincang Santai Hari Buku Nasional via Zoom (18 Mei 2020)
